• Sabtu, 13 Agustus 2022

Sidang Suap Laporan Keuangan Pemkab Bogor Rp 1,93 Miliar, Jaksa KPK Beri Rinciannya

- Jumat, 15 Juli 2022 | 19:04 WIB
Terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung. (Ayobandung.com/Kavin Faza)
Terdakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

PORTAL SIBER - Sidang perdana dugaan suap auditor BPK Jawa Barat yang dilakukan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin bersama anak buahnya sudah dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Jawa Barat, Rabu (13/7/2022) kemarin.

Jaksa KPK mendakwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin bersama Kasubbid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam, dan Subkor Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik Hidayat melakukan suap kepada auditor BPK Jawa Barat agar Laporan Keuangan Pemkab Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam surat dakwaannya, Jaksa KPK mengatakan jika suap yang dilakukan oleh Ade Yasin cs ini dilakukan secara bertahap melalui anak buahnya, hingga totalnya mencapai Rp 1,935 miliar.

Baca Juga: Bukan Apel Malang, Ini Kode Rahasia Anak Buah Ade Yasin Suap Oknum Auditor BPK Jawa Barat

Adapun rincian dari uang suap untuk auditor BPK Jawa Barat diantaranya :

1). Oktober 2021: Rp 100 juta yang diberikan Ihsan Ayatullah ke Anthon Merdiansyah. Uang tersebut dikatakan untuk biaya sekolah Kepala BPK Jabar, Agus Khotib. Uang berasal dari setoran sejumlah SKPD Pemkab Bogor.

2). Januari 2022: Rp 100 juta. Uang ini untuk mengupayakan tim yang ditunjuk BPK Jabar adalah tim yang mudah untuk dikondisikan. Lalu diberikan Rp 10 juta sebagai uang operasional untuk Hendra Nur Rahmatullah dan Geri Ginanjar. Uang ini dari sejumlah SKPD Pemkab Bogor.

3). Februari 2022: Rp 200 juta dengan kode "fotokopian" agar tim BPK memberikan predikat WTP terhadap Pemkab Bogor. Uang ini dari Yukie Meistisia Anandaputri selaku Wakil Direktur Administrasi RSUD Ciawi.

4). Februari 2022: Rp 30 juta untuk keperluan uang mingguan tim pemeriksa BPK. Uang tersebut berasal dari Ketua Kadin Kabupaten Bogor yang juga selaku kontraktor, Sintha Dec Chechawaty.

Baca Juga: Ontrog Kantor Kecamatan Parung Panjang, Ini Tuntutan Forum Ormas Parung Panjang

Halaman:

Editor: M. Nurofik

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X