• Rabu, 7 Desember 2022

Demo CGMPB Desak KPK Panggil Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor Dihadang Hujan Lebat

- Jumat, 20 Mei 2022 | 04:49 WIB
Massa CGMPB menyuarakan agar KPK memanggil dan memeriksa anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor terkait fungsi pengawasan mereka terhadap pembangunan infrastruktur. (AGLAM P )
Massa CGMPB menyuarakan agar KPK memanggil dan memeriksa anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor terkait fungsi pengawasan mereka terhadap pembangunan infrastruktur. (AGLAM P )

PORTAL SIBER - Aksi penyampaian pendapat di muka umum alias demo yang dilakukan Central Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (CGMPB), Kamis (19/5/2022) diwarnai dengan hujan deras.

Meski demikian, hujan deras tidak menyurutkan massa untuk menyuarakan agar Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) untuk memanggil dan memeriksa anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor.

"Kami menggelar aksi di sini, untuk menyuarakan kepada pimpinan KPK segera memanggil anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor terkait dengan fungsi pengawasan mereka terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor," kata Ketua CGMPB Satya Nugraha.

Baca Juga: Gelar Operasi di Terminal dan Pasar Leuwiliang, Dinsos Kabupaten Bogor Amankan 16 Penyandang PMKS

Lebih lanjut Satya Nugraha mengatakan, salah satu dampak dari lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 3 Kabupaten Bogor adalah temuan dari KPK sebagai akibat dari kasus penangkapan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dalam kasus suap auditor BPK Jawa Barat.

"Ada sejumlah aksi sidak yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bogor, itu sangat kita apresiasi. Itu artinya anggota DPRD Kabupaten Bogor sudah bekerja sesuai dengan fungsinya. Namun dari sidak itu ternyata tetap ada temuan oleh KPK, yakni terkait dengan pengerjaan Jalan Kandang Roda-Pakansari senilai Rp 96,4 miliar," jelas Satya Nugraha.

Satya Nugraha menuturkan, pemanggilan terhadap anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor oleh KPK, dimaksudkan agar mereka memberikan kesaksiannya terkait temuan-temuan anggota dewan saat melaksanakan sidak.

Baca Juga: Desa Kalongliud Ingin Warganya Tinggalkan Bank Emok dan Beralih ke Kopsyah BMI

Hal senada dikatakan Sekretaris CGMPB Dede Jujun Juana. Dia mengatakan, aksi ini tidak hanya berlangsung sekali.

CGMPB, ujar Jujun akan kembali menggelar aksi, termasuk aksi di depan kantor BPK RI meminta agar BPK RI melakukan audit ulang terhadap LHP BPK Kabupaten Bogor tahun 2019, 2020 dan 2021 yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kita siap gelar aksi kembali, termasuk aksi di depan kantor BPK RI di Jakarta untuk meminta audit ulang terhadap hasil LHP BPK Kabupaten Bogor yang mendapat predikat WTP tersebut," tegas Jujun.

Halaman:

Editor: M. Nurofik

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X