• Jumat, 27 Mei 2022

Dua Anak Buahnya Kena OTT, Gempar Desak KPK Panggil dan Periksa Kadis PUPR Kabupaten Bogor

- Selasa, 10 Mei 2022 | 12:41 WIB
Aktivis GEMPAR saat melaporkan dugaan korupsi megaproyek Jalan Sentul Kandang Roda dan Pakansari di KPK  (Dok. GEMPAR)
Aktivis GEMPAR saat melaporkan dugaan korupsi megaproyek Jalan Sentul Kandang Roda dan Pakansari di KPK (Dok. GEMPAR)

PORTAL SIBER - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (Gempar) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor R Soebiantoro.

Menurut Gempar, sudah sewajarnya Kadis PUPR Kabupaten Bogor R Soebiantoro untuk dipanggil dan diperiksa terkait kasus suap auditor BPK Jawa Barat, yang telah menjadikan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai salah satu tersangka.

Baca Juga: Protes Jalan Rusak, Warga Ciampea Sebar Ikan Lele Dan Tanam Pohon Pisang Di Jalan Letnan Sukarna

"Dua anak buah Kadis R Soebiantoro, yakni Sekretaris Maulana Adam dan Pejabat Pembuat Komitmen Rizki Taufik sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap auditor. Karena itu, KPK harus panggil dan periksa R Soebiantoro untuk memperjelas duduk permasalahannya," ujar Ketua Umum Gempar, Putra Nur Pratama.

Lebih lanjut Putra Nur Pratama mengatakan, pemanggilan terhadap R Soebiantoro perlu dilakukan agar masyarakat yakin bahwa yang bersangkutan memang tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Hal ini seperti yang terjadi pada Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, di mana tiga pejabatnya dipanggil dan periksa oleh KPK.

Baca Juga: Bikin Kesal, Kemacetan Mengular di Jalan Ciampea Rancabungur yang Rusak

Tiga pejabat dan satu staf BPKAD Kabupaten Bogor yang diperiksa yakni Kepala BPKAD Teuku Mulya, Sekretaris BPKAD Andri Hedian, Kasubid Kas BPKAD Ihsan Ayatulloh, dan staf.

Setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam, dua pejabat yakni Teuku Mulya dan Andri Hedian bersama staf dipulangkan KPK. Sedangkan Kasubid Kas ditahan dan dijadikan tersangka kasus dugaan suap auditor BPK Jawa Barat.

"Kalau memang nanti hasil pemeriksaan KPK tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan R Soebiantoro, maka dia harus dibebaskan," ujar Putra Nur Pratama.

Halaman:

Editor: M. Nurofik

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X