Banyak Proyek Jalan Di Kabupaten Bogor Yang Mangkrak, Anggota Dewan PKB Dari PKB Ini Angkat Bicara

PORTALSIBER.COM, Nanggung – Banyaknya pembangunan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor yang mangkrak hingga putus kontrak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari Komisi III Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nurodin, SH angkat bicara.

Pria yang akrab disapa Jaro Peloy itu melakukan sidak dan mengecek proses pembangunan jalan yang ada di wilayah Kecamatan Nanggung dan sekitarnya

"Saya sengaja sidak ke lokasi, terkait banyaknya proyek yang mangkrak dan ada juga yang sampai putus kontrak di Kabupaten Bogor,” kata Jaro peloy pada saat sidak, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Sistem Pengamanan Puskesmas Cigudeg Lemah, Empat Buah HP Pasien Raib Dicuri

“Kalau saya lihat, progres hari ini di salah satu proyek wilayah Kecamatan Nanggung menurut saya lambat. Karena memang dari awal mereka lambat dalam start ketika SPK sudah turun pada bulan Juni, namun mereka baru kerjakan di bulan Agustus. Sudah sekian puluh hari baru action di lapangan. Sementara sekarang sudah bulan Desember, tinggal menghitung hari tahun 2022 akan segera berakhir. Itu artinya anggarannya akan habis,” sambung Jaro Peloy

Jaro Peloy mengatakan, contohnya seperti yang terjadi pada pembangunan jalan di wilayah Desa Curugbitung dan Cisarua, di mana progres pembangunannya sempat terhenti.

"Hari ini sengaja saya sidak, dan saya tanyakan ada persoalan apa? Ternyata mereka mengatakan sebagai pengusaha ada keluhan, salah satu keluhannya adalah pada saat pencairan. Usulan pencairan mereka ini belum keluar, dengan alasan yang saya tanyakan masalah administratif dan persoalan birokrasi yang harus di tempuh," tutur Jaro Peloy pada saat sidak.

Baca Juga: Copet Di Pasar Cigudeg Berkeliaran, Pedagang Dan Pembeli Jadi Sasaran

“Jadi, saya selaku anggota DPRD yang mewakili rakyat di sini sangat menyayangkan adanya keluhan seperti ini. Karena khawatir anggaran tahun 2022 ini, akan berakhir dan progresnya tidak mencapai 100 persen. Kalau terjadi, yang dirugikan adalah rakyat,” ucap Jaro Peloy

Jaro Peloy menekankan kepada dinas terkait, persoalan perusahaan yang tagihannya belum dibayar agar segera dicairkan.